Program Sertifikasi Guru Telah Dilaksanakan, Mungkinkan Akan Ada Program Sertifikasi Pustakawan?

PENGERTIAN, TUJUAN, MANFAAT, DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU

1. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi guru? Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

2. Apa yang dimaksud dengan sertifikat pendidik? Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

3. Mengapa disebut sertifikat pendidik bukan sertifikat guru? Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud disini adalah guru dan dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikasi guru, dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen.

4. Apa tujuan dan manfaat sertifikasi guru? Sertifikasi guru bertujuan untuk:

a. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

b. meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan

c. meningkatkan martabat guru

d. meningkatkan profesionalitas guru

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat

b. merusak citra profesi guru.

c. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan

d. tidak profesional.

e. Meningkatkan kesejahteraan guru

5. Mengapa sertifikasi guru dilakukan? Guru merupakan sebuah profesi seperti profesi lain: dokter, akuntan, pengacara, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Seseorang yang akan menjadi akuntan harus mengikuti pendidikan profesi akuntan terlebih dahulu. Begitu pula untuk profesi lainnya termasuk profesi guru.

6. Apa dasar pelaksanaan sertifikasi? Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional N omor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

7. Apa sertifikasi guru menjamin peningkatan kualitas guru? Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasinya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

8. Apakah program sertifikasi guru ini akan berlanjut terus? Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14/2005, sertifikasi guru akan terus dilaksanakan sampai Undang-Undang tidak mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi guru.

Mungkinkah akan ada sertifikasi Pustakawan? Silahkan direnungkan dan kalau ada pemikiran atau komentar silahkan, saya tunggu partisipasinya.

Sumber; http://sertifikasiguru.org/uploads/File/panduan/faq01.pdf

13 Tanggapan

  1. bagi saya persoalan sertifikasi guru dan pustakawan terlalu dini untuk di perbincangkan. tapi bagiku bagaimana seorang pustakawan harus di perdulikan oleh pemerintah dan masyarakat. sampai sat ini pustakawan masih dianggap tidak berguna bahkan pegawai buangan. untuk itu mari kita perjuangkan bersama agar pustakawan tidak di pandang sebelah mata oleh masyarakat.

  2. Aphe_joss pada Luthfi
    Setuju Bung, Ayo rapatkan barisan kita berjuang bersama. tunjukkan merahmu, heehee. ada yang laen?

  3. Denger2 kemarin sudah banyak pustakawan yang lulus. Tapi bukan lulus sertifikasi melainkan lulus “STRESIFIKASI”

  4. Aphe_Joss Pada Zulfa
    Weduh Turut prihatin aje, wah tar lok pustakawannya lulus stresifikasi bisa-bisa Perpustakaannya jd perpusstresifikasi, hehehe

  5. hemm. sertifikasi ya…. saya kurabng setuju dengan tujuan sertifikasi sebagaimana di sebutkan pada poin 7. karena pada kenyataannya, sertifikasi guru hanaya dilakukan untuk meningkatkan tunjangan fungsional bagi guru yang bersangkutan. tidak ada di antara mereka yang memang berniat benar-benar ingin meningkatkan kualitas mereka. Bahkan, yang saya alami di depan kepala mata saya sendiri, mereka yang mengajukan berkas setifikasi rela untuk merogoh kocek hanya untuk memberi oleh-oleh kepada pemeriksa berkas. apakah ini yang ingin lakukan kepada pustakawan? yang saya takutkan bahwa jika diadakan sertifikasi pustakawan hal yang terjadi juga sama. Kalau hal itu yang terjadi, tidak usah lah ada sertifikasi-sertifikasian. daripada memperbanyak dan memupuk mental penyuapan di negeri ini. Lebih baik menumbuhkan bagaimana anak-anak bangsa ini menjadi gemar membaca yang benar. tidak hanya senang melihat pornografi, karena sesuai penelitian yang sempat dui muat di majalah hidayah, ditemukan bahwa sebagian besar siswa kita pernah melihat pornografi. di sisi lain, jawapos pernah mengemukakan bahwa terlalu banyak menonton pornografi akan merusak otak kita termasuk mengerutkan f\volume otak. pantesan aja orang indonesia bodoh2… hahahahah

  6. Aphe_Joss Pada fiqru

    Kayaknya ada sebagian yang menjadi pengalamn pribadimu ya, hehehehe, Apaan tuh,,,,,

  7. penakeram guru mung mulang perjam aja bisa dapet sertifikasi. kita-2 yg kerja terhitung harian aja g pernah ikut sertifikasi. sebenarnya siapa sih yg mewakili nasib kita di dinas P dan K siapa …!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    kalo g ada lebih baik bwt bp calon pres mohon dibikin menteri kepustakawanan yg dikhususkan mengurusi perpustakaan baik dari infratsruktur maupun tenaga kepustakawanannya. Aq tgu hal itu terjadi……………

  8. Aphe_joss pada joko lapuk

    Ya itulah nasib kita mas,,, perlu ada langkah nyata untuk berjuang bersama.

  9. benar semunya

  10. Ya saya sbg pustakawan pun sangat sedih dg nasib kmi yg skrg,semua kalangan merasa pepustakaan itu gk penting…

  11. pemerintah tidak adil yang diperhatikan hanya guru.saya sdh menjadi tenaga pustaka 13 tahun.sdh melayani pertanyaan siswa untuk berbgai bidang studi.dan juga melayani guru jika ada guru yang bertanya.banyak ketidakadilnnya, guru ada kelebihan jam mengajar jika lebih dari 24 jam. padahal jam kerja masuk dan pulang saya dan guru sama.kalau begini nya cara pemerintah ya udah urus tuh pustaka!

  12. dinas pendidikan tidak manusiawi.dia sebutkan NUPTK ( nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan).kenyataannya hanya pendidik yang sertifikasi.kalau begitu nggak usah bawa bawa tenaga kependidikan.gantilah/pisahkan nama itu menjadi NUP dan NUTK.Jadi jelas agar kami tahu bagaimana membatasi melayani guru dan siswa karena kami anda sebut bukan orang profesional.geram

  13. saya mau tanyakan , bagai mana pengaruh sertifikasi yang di peroleh terhadap guru yang lulusan D II , jikalau si guru tsbt tidak melanjutkan sistem belajar kembali untuk memperoleh ijazah S1 ,
    seperti contoh ,;:
    minsalkan kita berimajinasi dalam kaitanyya bahwa, guru tsbt sudah berusia 52 tahun ( menyulitkan bagi si guru untuk melanjutkan program belajar kembali,dangan bertolak dari faktor intrinsik maupun ekstrinsiknya ) , ? mohon sheringnya lah bang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: